Harapan Pemangku Kepentingan........ Program Revolusi Mental Aparatur....... Program Penguatan Sistem Pengawasan...... Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja......

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) tahun 2016. Reformasi Birokrasi Polri gelombang III Tahun 2016-2019, meliputi 9 program, 37 kegiatan, 94 rencana aksi.

Program Penguatan Kelembagaan........ Program Penguatan Tatalaksana......... Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia... Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan.... Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik..... Program Monitoring dan Evaluasi........

Permasalah an Birok rasi Polri......... RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL....

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN..... RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS............

Indeks Tata Kelola Kepolisian RI (ITK) mulai diinisiasi pada tahun 2014 sebagai instrumen evaluasi keberhasilan Reformasi Birokrasi Polri (RB Polri). ITK muncul sebagai jawaban karena hingga saat ini pengukuran yang ada belum dilakukan secara komprehensif, selain itu belum menggambarkan kebijakan strategis dan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai target RB Polri dalam mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan prima Kepolisian dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri menuju pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government). Power Maxx Vibration Plate Manual High School.

Untuk menjawab kebutuhan Polri diperlukan pengukuran sebagai komponen pengungkit yang memenuhi 2 (dua) Hal. Biro RB Polri telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 yaitu tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan selama 2 Hari yaitu pada tanggal 3-4 Februari 2015 di Wisma PKBI Jl. Hang Jebat III Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dihadiri oleh para Irwasda, Karorena Polda, perwakilan Satker Mabes Polri dan dihadiri oleh Tim RB Polri. Asrena Kapolri Irjen Pol. Tito Karnavian, M.A., Ph.D dalam sambutanya menjelaskan bahwa pada Tahun 2014 pelaksanaan Zona Integritas berpedoman pada Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012 yang telah ditindaklanjuti sebagai komitmen Polri dalam mewujudkan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), untuk tidak melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta pembangunan unit kerja Zona Integritas dalam mewujudkan Satker berpredikat WBK dan WBBM. Perbedaan yang mendasar pada dari Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 dengan Permenpan sebelumnya terletak pada penentuan komponen yang harus dibangun sebagai indikator keberhasilan yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

Komponen pengungkit sebelumnya ditentukan pada 20 komponen sedangkan menurut Permenpan RB yang baru ditetapkan dengan pencapaian 6 area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu antara lain Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan sistem Manajemen SDM, Penguatan akuntabilitas kinerja, Penguatan pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejauh ini, kinerja Polri lekat dengan persepsi dan tidak jarang mengalahkan fakta. Akibatnya masyarakat masih menilai Polri berdasarkan isu-isu tertentu, misalnya Polri secara kelembagaan yang dianggap korup, ini dibuktikan oleh hasil survey yang dilakukan oleh Partnership tahun 2002 dan 2008, maupun TI di tahun 2013, hasilnya menunjukkan bahwa Polri masih konsisten menjadi lembaga terkorup di republik ini. Pun dengan survey integritas KPK tahun 2009 menunjukkan bahwa nilai Polri masih rendah. Padahal faktanya masih ada anggota Polri yang jujur, dan tidak korupsi, d i sisi lain, penilaian yang dilakukan oleh pemerintah, banyak yang telah dicapai Polri. Berdasarkan penilaian PMPRB Kemen PAN-RB tahun 2014, Polri mendapat nilai 60,60 dan masuk kategori baik.